• Blog Stats

    • 60,355 hits
  • Categories

  • Archives

daftar pemilih tetap dan SI kependudukan yang murah

Nampaknya ‘SOP’ pemutakhiran DPT yang dicatat kawan saya di bawah  sudah cukup baik. Akan lebih baik lagi kalau data data tersebut terpelihara setiap saat, bukan saat akan ada Pemilu saja baru diperbaruhi.

Salah satunya adalah  sistem informasi kependudukan yang terintegrasi disetiap daerah/desa/kelurahan/kecamamtan di Indonesia. SOP perlu dilengkapi dengan pengupdatean data pada saat ada orang lahir, wafat, pindah tempat tinggal atau bepergian ke suatu tempat dalam waktu yang lama.

Kelurahan bisa menjadi perevisi data (kelahiran, kematian – sekalian diupload dengan sertifikatnya), masyarakat bisa memeriksa sendiri data keluarganya, RT bisa meriksa sendiri data warganya, KPU tinggal mengklik report DPT, tahun 2009, tahun 2014 dst.

Kalau ini dilakukan, maka kasus terdaftar di DPT pemilu lalu, dan tak terdaftar pada pemilu sekarang — seperti yang diutarakan dibawah

http://www.republika.co.id/berita/4558/MUI_DPT_Pilpres_Perbaiki_Bersama

“Kasus warga yang memiliki hak pilih namun tak dapat menggunakan hak pilihnya, kata Amidhan, juga menimpa beberapa anggota keluarganya.”Istri dan anak saya kemarin tidak terdaftar di DPT, padahal pada Pemilu 2004 terdaftar dan ikut menggunakan hak pilihnya,” katanya.

tak akan terjadi.

Perlu milyaran rupiah setiap tahun? Gak juga, kalau kelurahan mau hosting data itu (sebagian konon sudah punya data di bagian kependudukan) bisa menyewa di salah satu ISP. Sekitar Rp. 100,000/bulan cukup untuk menyimpan data warganya. Tinggal diintegrasikan dengan keluarahan2 an lainnya.

Intinya keterpaduan SI Kependudukan dan DPT yang dipelihara setiap saat sebagai kewajiban semua pihak terkait, akan menjadi solusi yang efisien, murah dan terpercaya. Itu kalau pihak terkait percaya dengan manajemen Teknologi Informasi seperti ini.

Berikut adalah tulisan teman saya — dirahasiakan sumbernya karena saya belum minta izin🙂


> Date: Wednesday, April 15, 2009, 1:55 PM


Kabar dari desaku  karena crew pesantren aktif di pemilu di tingkat desa  sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa, ada juga yang sbg KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dll.  Saya ikut ngawasi mereka juga,jangan sampai malu-2in nama pesantren  XYZ. Setelah saya telusuri proses DPT (Data Pemilih Tetap)  rasanya aneh kalau ada yang protes.

Gini ceritanya:

Formulir dari KPU yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) turun ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat desa menunjuk PPDP (Petugas Pemutakhiran Data  Pemilih) biasanya RT, RW, Kader Posyandu mengisi:
1. DPS Awal (Data Pemilih Sementara Awal) untuk diisi. INI BULAN JUNI 2008.  PPDP menyerahkan ke PPS untuk ENTRY ke komputer PPS, kemudian dikembalikan ke PPDP untuk di cek, barangkali ada yang kelewat.  PPDP kemudian mengecek dan menyerahkan lagi ke PPS sebagai:

2. DPS Tahap kedua, untuk di cek lagi ke ENTRY di komputer PPS, di print dan diserahkan lagi ke PPDP untuk di cek lagi hasil PRINT dari PPS. PPDP
menyerahkan lagi ke PPS sebagai tahap akhir dan kemudian PPS print lagi sebagai DPS Akhir:

3. DPS AKHIR, ditempel di semua Kantor RW dan Balai Desa selama 1 bulan. Kalau-kalau masih ada yang terlewat dan complain. Kalau tidak ada yang complain, maka itulah DPT (Data  Pemilih Tetap) yang  dikirim ke KPU Kabupaten dst.

Dari KPU Kab balik lagi ke PPS dalam bentuk CD dan Print  Out DPT.

H-30 dibentuk dan dilantik KPPS untuk TPS
H-3 masih ada dimungkinkan adanya DPT Tambahan untuk Tamu,Pengawas, Saksi, Wartawan yang bertugas pada hari H kalau memiliki
Kartu A-5.

Rasanya susah kalau ada yang terlewat, kecuali:

1. ada mobilitas tinggi sang pemilih sejak Juni 2008 dan tanpa melapor ke  RT/RW dan PPS lokal.
2. Sang Pemilih punya rumah lebih dari satu
3. Sang Pemilih memiliki KTP lebih dari satu.
4. Pas di data tidak ada ditempat.
5. Misal sang Pemilih pindah tempat tinggal dan kerja, tidak pernah  melapor ke RT/RW/PPS di tempat barunya.

Ada juga seorang Gubernur baru, ternyata kedatangannya di  rumah dinas barunya juga tidak melapor ke RT/RW/PPS, ya sang gubernur
itu pas hari H  tidak masuk di DPT di TPS terdekat, heheh lucu ya. Kali  sibuk sebagai gubernur sampai lupa kewajiban sebagai penduduk baru di
suatu tempat.

Penyebab lain, ya orang itu awalnya nggak care terhadap pemilu karena memang pemilu tidak menarik baginya.

Pada hari H, di desaku di Bandung Selatan, jumlah DPT ada 5716 orang, yang protes tidak masuk DPT di desa asalnya ada 100 orang.  Setelah ditanya ya  rata-rata mereka punya kerjaan di kota lain dan punya KTP  ganda.
Salah siapa yooo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: