• Blog Stats

    • 60,355 hits
  • Categories

  • Archives

nasib ujian nasional

dikutip dari beberapa sumber antara lain:

  • Ujian nasional di larang, Depdiknas masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan kasasi pelaksanaan ujian nasional (UN). Depdiknas masih menunggu salinan putusan.”Kita menghargai putusan MA. Nanti kalau sudah dapat, kita akan pelajari apa putusannya,” kata Kepala Balitbang Depdiknas Prof Mansyur Ramli melalui telepon, Rabu (25/11/2009). http://www.detiknews.com/read/2009/11/25/115620/1248468/10/depdiknas-hargai-akan-pelajari-putusan-ma?991102605
  • 2 ) MA Larang Pemerintah Gelar Ujian Nasional
    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/286461/Tuesday, 24 November 2009
    JAKARTA(SI) – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini,UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakannya.
    Berdasarkan informasi perkara di situs resmi MA, perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono dkk tersebut diputus pada 14 September 2009 lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Mansur Kartayasa,Imam Harjadi, dan Abbas Said. Putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.
    Dalam putusannya, para tergugat, yakni Presiden,Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas),dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.
    Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN.
  • Putusan MA Tegaskan UN Banyak Masala

  • Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Eduvation Forum agar ujian nasional (UN) ditiadakan. Putusan tersebut menegaskan bahwa UN memang banyak masalah.Kamis, 26/11/2009 01:30 WIB – www.detiknews.com
  • http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/2258307/ma.nilai.penyelenggaraan.u Rabu, 25 November 2009 | 22:58 WIB
    JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Dalam laman MA, Rabu, disebutkan, pemohon dalam perkara tersebut yakni pihak negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Negara RI cq Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla –saat permohonan itu diajukan–, Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo –saat permohonan itu diajukan–. Kemudian, Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono dkk (selaku para termohon kasasi dahulu para penggugat/para terbanding). “Menolak permohonan kasasi para pemohon,” demikian laman itu menyebutkan. Selain itu, MA juga membebankan para pemohon kasasi/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000. Dengan putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UN yang selama ini dilakukan adalah cacat hukum, dan selanjutnya UN dilarang untuk diselenggarakan. Adanya putusan tersebut, sekaligus menguatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, namun pemerintah tetap menyelenggaran UN untuk 2008 dan 2009. Pemerintah dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN….dst

    2 ) Mendiknas Akan Lawan Putusan MA
    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/286688/

    Wednesday, 25 November 2009
    JAKARTA (SI) – Pemerintah akan melakukan upaya perlawanan hukum melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan Ujian
    Nasional (UN). Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya masih memiliki hak lain setelah kasasi ditolak MA. Meski demikian, Nuh menegaskan,
    pada prinsipnya tetap menghormati apapun putusan yang dikeluarkan MA. “Yang jelas, kita menghormati apapun keputusan lembaga hukum.
    Tetapi, semua pihak juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih bisa dilakukan,” tegas Nuh seusai menghadiri prosesi upacara Peringatan Hari Guru Ke-64 di Gedung Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta kemarin.
    Dia mengaku,belum menerima salinan resmi putusan MA.Namun, Nuh optimistis upaya hukum yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya dapat diterima hakim agung MA.
    “Seperti main bal-balan (sepak bola),ada tim yang menang tepat pada injury time, “tandasnya. Nuh menyatakan, perseteruan pemerintah dan masyarakat soal UN ini bukan berujung pada siapa yang kalah dan menang.Yang terpenting, pemerintah
    harus meyakinkan dan memberikan pemahaman yang utuh terkait persoalan UN. “Kita tidak ingin pemikirannya masuk di kalah-menang. Tetapi, keyakinan dan landasan yang kita miliki harus disampaikan secara tepat dan utuh.Tidak ada ceritanya kalah-menang, yang ada hanya pengujian,” paparnya. Lebih lanjut
    Mendiknas mengatakan, penyelenggaraan UN memiliki dasar hukum yang kuat, di antara – nya Peraturan Menteri (Permen) No 75 Tahun 2009.Bahkan, Nuh menandaskan, penghapusan UN tidak mungkin dilakukan tahun ini.”Untuk
    tahun ini tidak mungkin,semuanya sudah terstruktur, termasuk sudah ada anggaran
    di APBN,”tegasnya. Terlepas dari masalah ini, Mendiknas tetap meminta agar guru
    dan anak didik tidak cemas. Sebab, yang paling penting adalah menciptakan
    suasana yang kondusif bagi siswa untuk tetap semangat belajar.

    …dst

    3 ) Tinjau Ulang Ujian Nasional
    http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/26/03262810/tinjau.ulang.ujian.nasional

    Kamis, 26 November 2009 | 03:26 WIB
    Oleh Anita Lie
    Mahkamah Agung kembali memenangkan gugatan masyarakat lewat citizen law suit terkait penyelenggaraan ujian nasional. Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan ujian
    nasional dinyatakan ditolak MA (Kompas, 25/11/2009). Keputusan MA ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang esensi pendidikan daripada yang
    ditunjukkan Depdiknas yang bersikukuh melaksanakan ujian nasional.
    Berbagai argumentasi sudah dikemukakan para pakar, pemerhati, praktisi
    pendidikan, orangtua, dan siswa sendiri untuk menggugat kebijakan ujian
    nasional. Sementara pemerintah masih akan kembali melakukan upaya hukum
    terakhir, yakni pengajuan peninjauan kembali. Sebaiknya semua pihak yang
    terlibat proses hukum ini bersikap arif dan mempertimbangkan realitas
    penyelenggaraan ujian nasional dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan.

    Indikator mutu
    Hasil ujian nasional bukan indikator mutu pendidikan. Model assessment seperti
    dalam ujian nasional (mengambil bentuk pilihan ganda untuk kemudahan
    administrasi) menguji kemampuan menghafal fakta dan kemampuan berpikir
    konvergen. Sementara berbagai persoalan dalam kehidupan membutuhkan kemampuan
    berpikir divergen, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, daya analisis,
    dan kemampuan mendesain. Penetapan standar nasional pendidikan dan evaluasi
    berdasar ujian nasional dilandasi mitos, ketakutan, dan kelatahan. Dalam
    berbagai forum pendidikan, perbandingan antarnegara berupa hasil tes anak
    sekolah sering ditampilkan dan dijadikan alasan pembenaran penyelenggaraan ujian
    nasional yang diharapkan memacu prestasi dan daya saing global.

    Tampaknya, ketakutan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di AS.
    Dalam buku barunya, Catching Up or Leading the Way, Prof Yong Zhao asal China
    yang mengajar di Michigan State University menyayangkan kebijakan No Child Left
    Behind (NCLB) oleh pemerintahan George W Bush yang mengharuskan ujian
    matematika, bahasa, dan sains secara nasional. Kebijakan ini dianggap sebagai
    kediktatoran di bidang pendidikan. Penghargaan terhadap sekolah yang siswanya
    berhasil dalam ujian nasional dan sebaliknya sanksi terhadap sekolah yang tidak
    berhasil telah menimbulkan ketersesatan dalam praktik pendidikan. Buku ini
    merupakan hasil penelitian Yong Zhao terhadap pendidikan di China. Ironis,
    China, yang dulu amat menekankan perolehan pengetahuan dengan penghafalan fakta,
    menyadari kekeliruan. Pada dekade terakhir ini China mulai beralih pada proses
    pendidikan yang mendorong kreativitas. China mengakui dan mengagumi sistem
    pendidikan AS yang berhasil mengantar pemikir, ilmuwan, dan pejuang HAM melalui
    penghargaan terhadap kreativitas. Justru pada pemerintahan Bush, mutu pendidikan
    direduksi menjadi hasil ujian standar.
    Apakah kebijakan ujian nasional di Indonesia terinspirasi dan didorong oleh
    ketakutan serupa seperti terjadi di AS? Apa pun latar belakangnya, kebijakan
    ujian nasional sebagai penentu kelulusan dan indikator keberhasilan institusi
    pendidikan atau suatu kabupaten/kota harus ditinjau ulang karena telah
    menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat dalam praktik pendidikan.

    …dst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: