• Blog Stats

    • 61,250 hits
  • Categories

  • Archives

  • Advertisements

pilkada DKI Jakarta, kapan jadi contoh yang baik?

Salah satu yang dikeluhkan banyak pemilih adalah sulitnya melakukan pencoblosan di luar alamat tinggalnya,  konon harus mengurus/mendapatkan surat A8 (surat keterangan pindah TPS asal ke TPS lain. Untuk mengurus ini kadang ditemui banyak kendala, misalnya hanya punya waktu beberapa hari menjelang hari H baru diperoleh surat A8, belum lagi harus mengurus antara lain ke kecamatan. Bagi para pekerja yang harus masuk kerja atau berhalangan seperti rawat inap antar keluarga di Rumah Sakit, maka sulit atau mustahil ini bisa dilakukan. Sebagai contoh lihat,

http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/07/11/m6zblh-puluhan-pemilih-di-rscm-tak-boleh-nyoblos

belum lagi di rumah sakit lain dan tempat tempat lain.

Tidakkah akan ada suatu kebijakan yang berani dan benar untuk mengatasi hal ini? Misalnya menggunakan KTP atau e-KTP, atau memakai teknologi informasi dengan kombinasi nomor handphone. Kalau, misalnya isi pulsa dan booking ticket pesawat bisa online, kenapa pilkada tidak bisa.

Ya… tidak perlu drastis langsung berubah, tapi bertahap.

Wallahu’alam

 

Advertisements

daftar pemilih tetap dan SI kependudukan yang murah

Nampaknya ‘SOP’ pemutakhiran DPT yang dicatat kawan saya di bawah  sudah cukup baik. Akan lebih baik lagi kalau data data tersebut terpelihara setiap saat, bukan saat akan ada Pemilu saja baru diperbaruhi.

Salah satunya adalah  sistem informasi kependudukan yang terintegrasi disetiap daerah/desa/kelurahan/kecamamtan di Indonesia. SOP perlu dilengkapi dengan pengupdatean data pada saat ada orang lahir, wafat, pindah tempat tinggal atau bepergian ke suatu tempat dalam waktu yang lama.

Kelurahan bisa menjadi perevisi data (kelahiran, kematian – sekalian diupload dengan sertifikatnya), masyarakat bisa memeriksa sendiri data keluarganya, RT bisa meriksa sendiri data warganya, KPU tinggal mengklik report DPT, tahun 2009, tahun 2014 dst.

Kalau ini dilakukan, maka kasus terdaftar di DPT pemilu lalu, dan tak terdaftar pada pemilu sekarang — seperti yang diutarakan dibawah

http://www.republika.co.id/berita/4558/MUI_DPT_Pilpres_Perbaiki_Bersama

“Kasus warga yang memiliki hak pilih namun tak dapat menggunakan hak pilihnya, kata Amidhan, juga menimpa beberapa anggota keluarganya.”Istri dan anak saya kemarin tidak terdaftar di DPT, padahal pada Pemilu 2004 terdaftar dan ikut menggunakan hak pilihnya,” katanya.

tak akan terjadi.

Perlu milyaran rupiah setiap tahun? Gak juga, kalau kelurahan mau hosting data itu (sebagian konon sudah punya data di bagian kependudukan) bisa menyewa di salah satu ISP. Sekitar Rp. 100,000/bulan cukup untuk menyimpan data warganya. Tinggal diintegrasikan dengan keluarahan2 an lainnya.

Intinya keterpaduan SI Kependudukan dan DPT yang dipelihara setiap saat sebagai kewajiban semua pihak terkait, akan menjadi solusi yang efisien, murah dan terpercaya. Itu kalau pihak terkait percaya dengan manajemen Teknologi Informasi seperti ini.

Berikut adalah tulisan teman saya — dirahasiakan sumbernya karena saya belum minta izin 🙂

Continue reading