• Blog Stats

    • 61,164 hits
  • Categories

  • Archives

  • Advertisements

pendapat pribadi saya tentang UN

  • UN perlu untuk melihat kwalitas sesungguhnya seluruh siswa di seluruh Indoneaia.
  • UN harus dilakukan secara profesional.
  • UN tak dijadikan satu satunya  kelulusan siswa tapi merupakan bagian dari kelulusan. Misalnya seorang siswa akan lulus dari suatu sekolah kalau ia lulus semua mata pelajaran di kelas terakhir jenjangnnya (SD/SMP/SMA). Khusus untuk mata pelajaran yang muncul di UN, maka nilai akhirnya dapat memakai nilai ujian harian, semester, pekerjaan rumah dan nilai di UN. Masing masing mempunyai bobot, misal nilai suatu pelajaran didefinisikan sbb NILAI-AKHIR=0.2*nilai-pekerjaan-rumah+0.2*nilai-ujian-harian+0.3*nilai-ujian-semester+0.3*nilai-UN. Dengan catatan siswa wajib ikut UN. Siswa yang tidak lulus karena suatu hal, diberikan kesempatan untuk menjalankan ujian bagian yang ia TIDAK LULUS  SAJA.
  • Sekolah/daerah yang nilai UNnya kurang baik akan mendapat prioritas untuk perbaikan mutu di tahun tahun berikutnya sampai kwalitas baik dicapai.
  • Harus ada tindak lanjut dari setiap pelaksanaan UN, perbaikan pelaksanaan, riset proses dan hasil, pemantauan kemajuan sekolah yang nilainya kurang baik, dsb.
  • kalau pihak terkait masih bingung juga harus bagaimana, ya … sholat istikharah, please… do’a dan berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya deh
Advertisements

Perdebatan UN Tidak Akan Pernah Rampung

Nuh: Perdebatan UN Tidak Akan Pernah Rampung
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/03/00162520/nuh.perdebatan.un.tidak.akan.pernah.rampung

Kamis, 3 Desember 2009 | 00:16 WIB
JAKARTA, Kompas.com – Mendiknas Mohammad Nuh menyatakan, perdebatan mengenai Ujian Nasional tidak akan pernah rampung. Menurut Mendiknas, UN bukan soal boleh atau tidak dilaksanakan, tetapi bagaimana kualitas pelaksanaannya perlu ditingkatkan, itulah yang terpenting.
“Bukan soal hapus menghapus UN, tapi sekali lagi, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan melalui kualitas pelaksanaannya. Bukan berarti UN ditiadakan masalah akan selesai,” ujar Nuh, menjawab berbagai masukan para anggota Komite III DPD RI di ruang rapat DPD RI, Rabu (3/12).
Nuh menambahkan, ada dua blok dalam perdebatan UN ini, yaitu Blok Pro yang tetap harus mengadakan UN, dan Blok Kontra yang tidak perlu menggelar UN. “Depdiknas akan mengakomodasi kepentingan kedua pihak,” ujar Nuh.

Mendiknas: UN Jalan terus

Mendiknas: UN Jalan Terus

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/01/19292547/mendiknas.un.jalan.terus
Selasa, 1 Desember 2009 | 19:29 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengatakan bahwa UN tetap dilaksanakan. Para guru diminta untuk melaksanakan persiapan-persiapan siswa.
“Mau lulus tidak pakai ujian? Ya, tidak boleh. UN tetap harus jalan dan dilaksanakan,” kata Nuh saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2009 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-64 di Jakarta, Selasa (1/12)

UN Harus Distop Sebelum Prasyarat Perbaikan Dipenuhi

http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/160128/1252041/10/un-harus-distop-sebelum-prasyarat-perbaikan-dipenuhi

Jakarta – Ujian nasional (UN) harus distop sebelum ada perbaikan memadai di bidang pendidikan sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Pemerintah pun diingatkan untuk tidak main-main dengan sembarang menggelar UN.

“Jadi ujian nasional harus diberhentikan lebih dahulu sebelum prasyarat-prasyarat itu dipenuhi,” jelas Koordinator Tim Advokasi Korban Ujian Nasional, Gatot dalam siaran pers, Selasa (1/12/2009).

Sesuai putusan MA, UN bisa digelar dengan syarat adanya perbaikan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta kemudahan akses informasi.

“Apalagi ada perintah untuk meninjau ulang ujian nasional dan memberikan konseling kepada para korban ujian nasional yang jelas sekali menegaskan ujian nasional bermasalah dan menjadi bagian yang dikaji ulang,” jelas Gatot.

Selain itu, pernyataan Kabiro Humas MA Nurhadi terkait tidak adanya pasal yang melarang untuk menggelar UN juga dikritik. Nurhadi dinilai membuat penafsiran pribadi terkait hal tersebut dan melampaui kewenangan hakim. Apalagi Nurhadi menyebut bila para penggugat yang berjumlah 58 tidak mempersoalkan pelaksanaan UN.

“Itu tidak obyektif, seharusnya menjelaskan gugatan secara utuh, tidak sepotong-sepotong kepada masyarakat. Humas MA harus segera meralat pernyataannya bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan untuk periodesasi Ujian Nasional 2005/2006 karena gugatan dilakukan untuk permasalahan ujian,” terang Gatot.

Humas MA didesak untuk menghentikan pembelaan dan menjadi corong pemerintah dalam rangka mempertahankan penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan.

MA: Putusan Tak Melarang UN

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) tidak melarang digelarnya ujian nasional (UN). Dalam amar putusan kasasi, yang mesti dilakukan pemerintah yakni hanya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

“Putusan Mahkamah Agung itu tidak meniadakan adanya ujian nasional, karena dari awal pemohon yang terdiri dari warga negara, pemerhati, pendidikan, dan wakil orang tua korban UN yang jumlahnya 58 tidak meminta itu. Sehingga dengan adanya putusan MA, bukan berarti ujian nasional oleh Depdiknas ditiadakan,” jelas Kepala Biro Humas MA Nurhadi di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (1/12/2009).

Dia menjelaskan, para pemohon dalam gugatannya hanya meminta dilakukan perbaikan dari sistem pendidikan yang ada saat ini. Para pemohon menilai jika masih ada kesenjangan sistem pendidikan di daerah dan di perkotaan.

“Selain itu, juga belum tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai. Putusan kasasi kita tetap menguatkan putusan di Pengadilan Negeri karena alasannya judexi hal ini sesuai dengan dasar alasan hukum yang ada,” terangnya.

dst…..,  lihat

http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/125110/1251820/10/ma-putusan-tak-melarang-un?881103605

kecurangan berjamaah?

 

Dikutip dari:
http://jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=72481

19 SMA Semua Siswanya Tidak Lulus Unas Tahun Ini

Diduga Dapat Bocoran Jawaban yang Salah

JAKARTA – Peristiwa memalukan kembali terjadi di dunia pendidikan. Tahun ini terdapat 19 SMA di Indonesia yang 100 persen siswanya tidak lulus ujian nasional (unas). Diduga, itu disebabkan kunci jawaban palsu yang diedarkan sekolah kepada siswa.

Kasus tersebut terkuak di SMA Negeri 2 Ngawi, yang merupakan sekolah favorit di kota kecil di ujung barat Jawa Timur. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Suyanto juga alumnus sekolah itu. Kemarin sekolah tersebut mengundang seluruh wali murid kelas tiga. Kepala Dinas Pendidikan Ngawi Abimanyu dan Bupati Ngawi Harsono juga dihadirkan dalam pertemuan sekolah dengan wali murid tersebut.

Dalam pertemuan tertutup itulah, menurut sumber, terkuak bahwa hasil scan lembar jawaban komputer (LJK) unas menunjukkan seluruh siswa kelas tiga SMAN 2 Ngawi (315 anak) dinyatakan tidak lulus. Para wali murid ditenangkan dan dijanjikan ujian nasional ulang pada 8-12 Juni 2009.

Dalam pertemuan itu juga diungkapkan penyebab ketidaklulusan tersebut. Yakni, semua siswa menggunakan bocoran kunci jawaban untuk mengerjakan soal unas. Tentu saja tujuannya mengatrol nilai para siswa dan menjamin kelulusan 100 persen. Ternyata kunci yang beredar itu salah. Dan, hasilnya justru 100 persen siswa tidak lulus.

Para wali murid gempar. Sebab, sebagian siswa SMAN 2 telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) favorit melalui jalur PMDK (penelusuran minat dan kemampuan). Dengan adanya kasus tersebut, tentunya membatalkan hasil tes PMDK.

…. dst …. silahkan ikuti link di atas.

Pemerintah Melanggar HAM Jika Bersikukuh Menggelar Ujian Nasional 2010

Pemerintah Melanggar HAM
Jika Bersikukuh Menggelar Ujian Nasional 2010

(dikutip dari)
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=113000

Senin, 30 November 2009
BANDUNG, (PR).-
Jika pemerintah bersikukuh menggelar Ujian Nasional pada 2010 mendatang, pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bukan hanya Menteri Pendidikan Nasional yang bisa terkena sanksi, presiden pun bisa ikut terseret.

“Jangan main-main dengan pelanggaran HAM, sebab sanksi yang dijatuhkan bisa lebih berat lagi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Heri Ahmadi, yang dihubungi di Jakarta, Minggu (29/11).

Putusan Mahkamah Agung, menurut Heri, sudah sangat jelas dan merupakan keputusan tertinggi di negara ini. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk mematuhi keputusan MA dan tidak melakukan peninjauan kembali (PK). “Ini agar tidak terjadi ketidakpastian hukum di masyarakat,” ujarnya.
Heri menuturkan, saat ini pun Komisi X belum memberikan persetujuan terkait anggaran UN 2010 . Dengan begitu, pelaksanaan UN yang sudah diklaim pemerintah akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal, belum tentu bisa dilaksanakan.
“Sampai sekarang anggaran UN yang totalnya sekitar Rp 600 miliar, termasuk untuk Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional tingkat Sekolah Dasar, masih ditandai bintang, artinya belum disetujui. Jika komisi memutuskan untuk mengikuti putusan MA, maka komisi tidak akan menyetujui anggaran UN di dalam APBN 2010,” ungkapnya.

dst